Page 128 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

untuk dipercepat? Apakah aturan mengenai RBA efektif dalam
memenuhi tujuannya untuk mendorong investasi di Indonesia?

Urgensi Penerapan RBA dalam Percepatan Investasi

Salah satu masalah penghambat investasi di Indonesia
adalah perizinan kegiatan usaha. Adanya ketidakseimbangan
antara sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan modal
yang dibutuhkan, tidak dibantu oleh sistem perizinan yang harus
didapatkan. Mekanisme perizinan yang ada di Indonesia sampai
tahun 2007 masih terpisah-pisah. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menjadi langkah
kemudahan pertama dimana perizinan dapat dilakukan melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tetapi, PTSP belum bisa
mempersingkat waktu atau menghemat biaya yang signifikan
untuk mendapat perizinan, dan akibat dari semua usaha butuh
perizinan, maka ijin yang terbit juga banyak. Sistem perizinan
yang rumit dan memakan waktu banyak ternyata belum efektif
untuk mendorong investasi di Indonesia.
UUCK memperkenalkan RBA yang merupakan sebuah
usaha oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah
perizinan, dengan membuat jenjang untuk izin berusaha.
Dalam penerapannya, hanya kegiatan usaha berisiko tinggi yang
memerlukan perizinan, sedangkan untuk usaha risiko menengah
dan rendah, izin tidak diperlukan. Beberapa negara maju
telah menerapkan pendekatan RBA, seperti Kanada, Amerika
Serikat, negara Uni Eropa, bahkan sampai disahkan perjanjian
internasional multilateral seperti Basel Framework, sebuah standar
regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS).

UUCK menerapkan dua jenis risiko, yakni risiko manajerial
dan risiko inheren. Risiko inheren merupakan sebuah risiko yang

Implementasi UUCK dan Turunannya 109
Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi