Page 129 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

berkaitan dengan lingkungan, bahan kimia, konstruksi, dan
lainnya, sementara risiko manajerial timbul akibat kompetensi
suatu institusi dalam penanganan risiko inheren. Pasal 7 ayat (3)
UUCK menyatakan bahwa penilaian terhadap tingkatan risiko
ditentukan melalui aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan,
dan juga pemanfaatan sumber daya. Terdapat beberapa hal yang
harus diperhitungkan dalam menilai tingkat risiko, diantaranya
jenis, kriteria, dan lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber
daya, dan juga risiko volatilitas yang menyertainya.
Apabila berkaca dari pendekatan yang lama, license approach,
hal tersebut dipandang tidak efektif. Ini dikarenakan setiap kegiatan
usaha memerlukan izin, yang mengakibatkan terjadinya “obesitas”
jenis izin dan regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan
suatu kegiatan usaha. Hal tersebut berbanding terbalik dengan
implementasi RBA, dimana sebuah perizinan untuk melakukan
kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat risikonya. Penilaian
tingkatan risiko digunakan dalam mempersempit kegiatan usaha
yang memerlukan perizinan di RBA ditujukan sebagai alat untuk
mengurangi izin yang harus dikeluarkan. Selain itu, investasi
maupun pembuatan kegiatan usaha yang berisiko sedang dan
rendah dapat lebih mudah didirikan, dan menjadi daya tarik untuk
melakukan investasi di Indonesia.
Jika melihat rencana serta tujuan RBA dalam perizinan
kegiatan usaha, apabila diterapkan dengan benar dan sesuai,
maka investasi akan lebih optimal dilakukan karena tidak hanya
tersedia proses yang mudah, namun juga dijamin dengan adanya
kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dibutuhkannya langkah
untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberi ruang untuk
dikembangkannya iklim investasi di Indonesia, yang juga memberi
kemudahan bagi sektor ekonomi menengah ke bawah pada
umumnya. Secara teoritis, dapat dilihat bahwa adanya urgensi dan

110 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian