Page 158 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

pangan mereka. Padahal, Indonesia harus merampungkan tujuan
ke-15 terkait ekosistem daratan yang tercantum dalam SDGs.

Pelanggaran HAM dan Tujuan SDGs ke-3 dan ke-8

Menyinggung terkait pelanggaran HAM, perkebunan sawit
juga menyimpan banyak kasus yang tidak terekspos ke muka
publik. Hal tersebut bisa diketahui dari hasil laporan investigasi
portal media asal Amerika Serikat, Associated Press (AP)
yang memuat sejumlah kasus kekerasan terhadap buruh sawit
perempuan (Mason & McDowell, 2020). Seorang buruh sawit
perempuan berusia 16 tahun mengaku diperkosa oleh mandornya
ketika ia bekerja. Kondisi kebun sawit yang sepi dan jauh dari
pusat keramaian menjadi wilayah tidak aman bagi perempuan.
Selain itu, buruh perempuan lain mengaku mengalami keguguran
karena dipaksa bekerja memanggul dalam waktu yang lama
tanpa alat pelindung diri (APD) yang memadai. Kondisi pekerja
perempuan di perkebunan sawit diperburuk dengan pembayaran
upah di bawah standar. Beberapa dari mereka bahkan mengalami
nasib yang lebih pahit, tidak dibayar sama sekali karena bekerja
untuk membantu suami yang harus memenuhi target (Mason
& McDowell, 2020). Perusahaan tidak menganggap legal posisi
para tenaga pembantu ini sehingga sisi keamanan, kesehatan,
dan kesejahteraan mereka terabaikan. Selain itu, Indonesia juga
menjadi pemasok tenaga kerja untuk perkebunan sawit di Malaysia
yang lingkungan kerjanya tidak jauh berbeda (Ismail dkk, 2015).
Saat pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia, perusahaan
sawit tidak berencana untuk mengurangi jam kerja buruh dengan
alasan akan menghambat produksi (Ungku, 2020). Selain itu,
Covid-19 membuat perusahaan sulit mempertahankan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) dan mempersulit agen tenaga kerja
untuk melakukan inspeksi di tempat (Hasan, 2021). Kondisi ini

Pandemi Covid-19: 139
Strategi Pencapaian SDGSs di Masa New Normal