Page 66 - Nanos Gigantum Humeris Insidentes: Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka
P. 66

___________________________________________________

            Contoh Anotasi sekitar 700 kata


                Soepomo. 1936. “Het Vervreemdingsverbod van Inlandsche
                Gronden. (Praeadvis Raden Mr. Soepomo in het Indische

                Juristencongres, 1936)”,  Indisch  Tijdschrift  van  het  Recht,  144:
                Bijlage, 85- 145. 60 halaman.

                Kata Kunci: Peraturan agraria kolonial, hak atas tanah,
                masyarakat pribumi.

                Het  Vervreemdingsverbod  van  Inlandsche  Gronden atau Larangan

                Pengalihan Hak Tanah Masyarakat Pribumi kepada Non-
                Pribumi ditulis Soepomo untuk presentasinya sebagai satu dari
                dua pembicara utama (key note speaker) di Kongres Juris Hindia
                Belanda tahun 1936. Esai ini kemudian dipublikasikan secara
                utuh dalam edisi khusus Indisch Tijdschrift van het Recht, atau Jurnal
                Hukum Hindia, di tahun yang sama.

                     Vervreemdingsverbod adalah larangan pengalihan hak tanah
                masyarakat pribumi kepada non-pribumi yang dituangkan
                sebagai undang-undang dalam  Staatsblad 1875 No. 179.
                Undang-undang ini merupakan bagian dari seri undang-undang
                pertanahan Hindia Belanda yang mencerminkan politik agraria
                pemerintah kolonial.

                Redaksional dalam undang-undang mengenai Vervreemdingsverbod
                adalah sebagai berikut:  dat  gebruiksrecht  op  grond  niet  vatbaar
                is  voor  vervreemding  door  Inlanders  aan  niet-Inlanders,  zoodat  alle
                overeenkomsten, die zoodanige vervreemding, rechtstreeks of  zijdelings ten
                doel hebben, van rechtswege nietig zijn (bahwa hak pakai atas tanah

                tidak dapat dialihkan [vervreemd] oleh rakyat pribumi kepada
                non-pribumi, sehingga semua perjanjian, seperti pengalihan





                                           31
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71