Page 58 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 58
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
ria, yang kemudian dikenal dengan istilah Undang-undang Pem-
baharuan Agararia (UUPA). UUPA diikuti oleh peraturan peme-
rintah penganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (yang dike-
nal sebagai undang-undang landreform). Sejak saat itu, tanggal 24
September (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai “Hari Ta-
ni”. 5
Dengan demikian Reforma Agraria merupakan agenda bang-
sa. Jika kemerdekaan adalah jembatan emas, dan kemerdekaan
diisi dengan pembangunan, maka agenda pertama pembangunan,
yang dihasilkan dari analisis terhadap kondisi objektif saat itu,
adalah restrukturisasi penguasaan tanah alias reforma agraria.
Akan tetapi, berbagai proses politik yang berlangsung kemudian
mereduksinya. Dalam perkembangannya kemudian, agenda re-
forma agraria justru distigmatisasi sebagai program Partai Komu-
nis belaka. Akibatnya, agenda strategis nasional itu pun pada a-
khirnya ditinggalkan.
Dalam konteks global, kepentingan kekuatan imperialis un-
tuk mempertahankan hegemoni terhadap dunia ketiga setelah
penjajahan militer mulai gagal dipertahankan serta konstelasi
Perang Dingin ikut serta mewarnai diskursus reforma agraria.
Pertarungan ideologi, politik, dan ekonomi, antara Blok Timur
dan Blok Barat merambah hingga berbagai dunia ketiga. Berbagai
kebijakan dan langkah pre-emptive dari politik, ekonomi, militer,
hingga akademik dilakukan untuk memperebutkan pengaruh di
berbagai kawasan. Indonesia merupakan salah satu medan perta-
rungan dan perebutan pengaruh tersebut.
Salah satu lokus kontestasi tersebut terdapat dalam ranah
ilmu sosial-humaniora Indonesia. Melalui berbagai pelatihan pro-
fesional dan pemberian dana oleh lembaga asing yang berasal
dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Indonesia men-
jadi lahan subur arena perrtarungan pengaruh itu. Pertarungan
aliran-aliran atau teori dalam ilmu-ilmu sosial, antara struktura-
5 Lihat, Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan
Tanah yang Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: UGM Press, 1994 [cetakan
keempat])
5
