Page 499 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Falsafah Pembaruan Agraria

• Pembaruan agraria (agrarian reform) adalah keniscayaan
sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan
untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya.
• Penguasaan dan pemanfaatan tanah (dan sumber daya alam
lainnya) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan,
kepastian dan perlindungan hukum serta keberlanjutan fungsi
tanah (dan sumber daya alam) sesuai daya dukungnya.
• Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari
penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan SDA.
• Pembaruan agraria harus diperlakukan sebagai agenda
nasional yang sangat mendesak. Selain merupakan tugas
pemerintah, pembaruan agraria juga merupakan tugas
lembaga legislatif, lembaga yudikatif, masyarakat madani,
badan usaha swasta, dan lembaga terkait lainnya.

Tiga Lapisan Kelembagaan

)
• Norma dan Konvensi (norms and conventions
Keteraturan, nilai-nilai yang berlaku, aturan informal,
ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dsb.
• Aturan Main (working rules)
Lebih banyak formal dan tertulis, walau terdapat kelas.
• Hubungan Kepemilikan (property relations)

Aransemen sosial yang mengatur: (1) individu (atau
kelompok) pemilik, (2) objek nilai bagi pemilik dan orang
lain, (3) orang dan pihak lain yang terlibat.

452