Page 515 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 515

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

                Kecenderungan ini membawa beberapa konsekuensi be-
            sar, termasuk dalam pengelolaan pertanahan nasional seba-
            gai berikut.
                Pertama, konversi lahan pertanian ke non-pertanian di
            Jawa, yang relatif lebih subur dibandingkan dengan daerah-
            daerah lainnya, akan terus berlangsung pada laju yang agak
            mengkuatirkan. Hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan
            telah terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian selu-
            as 563,2 ribu hektar selama 3 tahun (antara tahun 1999 –
            2002) meskipun secara nasional terjadi peningkatan lahan
            pertanian seluas 285,2 ribu hektar selama 10 tahun terakhir
            (tahun 1996 – 2006) ini. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa
            laju konversi lahan pertanian di Jawa cukup tinggi yaitu selu-
            as 167,2 ribu hektar antara tahun 1999 – 2002 atau lebih
            dari 50 ribu hektar per tahun. Nilai tambah sektor pertanian
            yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan industri
            dan permukiman mengakibatkan pengaturan tata ruang di
            Jawa tidak akan berjalan dengan efektif.
                Kedua, arus migrasi ke Jawa akan mengakibatkan daya
            tampung Jawa semakin tidak memadai. Tanpa adanya peru-
            bahan yang berarti dalam arus migrasi penduduk, Jawa akan
            ditempati oleh sekitar 163 juta orang atau bahkan lebih
            pada tahun 2025 nanti. Ini akan memberi konsekuensi yang
            besar bagi penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Pem-
            bangunan transportasi di Jawa akan menghadapi biaya yang
            sangat tinggi baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
                Ketiga, disparitas akan tetap besar dan bahkan berpoten-
            si melebar antara Jawa dengan luar Jawa, serta antara
            Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur
            Indonesia (KTI). Pada gilirannya tidak memberi penguatan

            468
   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520