Page 516 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

yang kokoh bagi keberlanjutan NKRI dalam jangka panjang.
Keempat, bagi kebijakan pertanahan nasional, mele-
barnya disparitas pembangunan wilayah ini akan memberi
konsekuensi yang rumit dalam pengelolaan pertanahan
nasional. Demikian juga bagi pembangunan pertanian
dibutuhkan pemikiran dan implementasi yang strategis
untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Rangkaian
ini merupakan tantangan bagi kita bersama yang harus
dihadapi dan ditangani secara dini.

Arah Pembangunan Ekonomi
Aspek ruang, termasuk tanah, dalam pembangunan eko-
nomi selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
Ruang, terutama tanah, harus dimanfaatkan secara maksimal
bagi peningkatan kemakmuran sebesar-besarn rakyat.
Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memecahkan
masalah-masalah ini secara mendasar yang pada keselu-
ruhannya diarahkan untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi di luar Jawa. Dari sisi kebijakan pertanahan nasio-
nal, kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan
pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan rakyat dengan
menyeimbangkan penggunaannya.
Dalam kaitan itu, pembangunan ekonomi di luar Jawa
harus lebih cepat dibandingkan dengan Jawa dan di wilayah

KTI harus lebih cepat dibandingkan dengan KBI. Dengan
sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen
per tahun dalam 20 tahun mendatang dan peranan KTI
terhadap perekonomian nasional diupayakan meningkat
sebesar 4 persen (yaitu dari sekitar 17 persen pada tahun

469