Page 518 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH *)
(%/tahun, 2006 - 2025)
Provinsi Pertumb Provinsi Pertumb
SUMATERA 7,1 KALIMANTAN 7,6
Nanggroe Aceh Darussalam 7,1 Kalimantan Barat 7,7
Sumatera Utara 7,0 Kalimantan Tengah 7,4
Sumatera Barat 7,0 Kalimantan Selatan 7,5
Riau 6,9 Kalimantan Timur 7,6
Jambi 7,1
Sumatera Selatan 6,9 SULAWESI 7,7
Bengkulu 7,1 Sulawesi Utara 7,8
Lampung 7,3 Gorontalo 8,1
Bangka Belitung 7,3 Sulawesi Tengah 7,5
Kepulauan Riau 7,8 Sulawesi Selatan 7,8
Sulawesi Tenggara 7,8
JAWA-BALI 5,9 Sulawesi Barat 7,6
DKI Jakarta 5,9
Jawa Barat 5,8 LAINNYA 7,5
Banten 5,9 Nusa Tenggara Barat 7,5
Jawa Tengah 6,0 Nusa Tenggara Timur 7,0
Daerah Istimewa Yogyakarta 5,7 Maluku 7,4
Jawa Timur 6,0 Maluku Utara 7,1
Bali 5,9 Irian Jaya Barat 8,1
Papua 7,6
Sumber: Prijambodo, Bambang (2006)
*) Yang konsisten dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan kesenjangan antar wilayah
Untuk mencapai gambaran tersebut, ada beberapa lang-
kah pokok yang perlu ditempuh. Pertama, otonomi dan
desentralisasi harus benar-benar memberi kemajuan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pada wilayah
KTI. Intinya bahwa ruang (termasuk tanah) yang tersedia
sangat luas harus dimanfaatkan secara optimal bagi kese-
jahteraan rakyat. Potensi yang terkandung di daerah perlu

digali dengan baik. Selanjutnya otonomi dan desentralisasi
juga harus benar-benar diarahkan untuk membangun per-
desaan yang saat ini dihuni oleh sekitar 52 persen penduduk
Indonesia. Dengan perdesaan yang lebih maju, pembangu-
nan antar kota – desa akan lebih merata dan pemerataan
pendapatan akan lebih baik.
Kedua, kebijakan ekonomi nasional bersifat proaktif dan
menyeluruh di dalam mendorong pemerataan pembangunan

471