Page 751 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

BPN RI yang sekarang.
• Untuk keperluan pelaksanaan PPAN akan dibentuk
kelembagaan kepanitiaan PPAN dengan skema berikut:
(a) Dipimpin langsung oleh Presiden dengan Ketua
Pelaksana Harian adalah Kepala BPN RI; (b) di tingkat
Provinsi dipimpin oleh Gubernur dengan Ketua
Pelaksana Harian Kakanwil BPN RI; dan (c) di tingkat
Kabupaten dipimpin oleh Bupati dengan Ketua
Pelaksana Harian Kepala Kantor Pertanahan BPN RI.
Di tingkat lebih bawah (kecamatan dan desa) bisa
dibentuk panitia pelaksana khusus untuk keperluan
pelaksanaan program ini.
• Pengawasan pelaksanaan PPAN dilakukan oleh sebuah
oversight committe (Komite Pengawasan) yang diben-
tuk Kepala BPN RI sebagai Ketua Pelaksana Harian
PPAN.
• Sengketa mengenai subjek akan diselesaikan di tingkat
kepanitiaan PPAN. Untuk sengketa mengenai admi-
nistrasi dan mekanisme pembagian objek juga akan
diselesaikan di tingkat kepanitiaan PPAN. Sedangkan
sengketa mengenai alas hak dan status objek akan
diselesaikan di lembaga mediasi penyelesaian sengketa
di dalam kepanitiaan PPAN. Apabila proses mediasi
sengketa tidak bisa diselesaikan dalam periode tertentu
di lembaga mediasi, maka akan diselesaikan melalui
lembaga peradilan umum.

B. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mengikuti road map
berikut.

704