Page 748 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain dan di
perkotaan sebagai penerima manfaat. Diperlukan mekanisme
khusus untuk mengidentifikasi dan menentukan subjek secara
teliti, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penentuan subjek di lapangan, selain melalui
mekanisme pendataan oleh instansi pemerintah, juga harus
melibatkan kelompok-kelompok tani lokal, serikat-serikat
tani di tingkat wilayah dan nasional yang selama ini bekerja,
perguruan tinggi atau lembaga independen yang ditunjuk.
Harus dipastikan agar pelaksanaan PPAN ini bersih dari
penumpang-penumpang gelap, yang justru bertentangan
dengan semangat pembaruan agraria.
Dalam pertimbangan sangat khusus, dimungkinkan
melalui skema tertentu subyek hak diberikan kepada: (1)
kelompok tani dan (2) komunitas adat yang benar-benar
“eksis”, untuk menghindari terjadinya ketegangan antar ke-
lompok dan komunitas, yang selama ini telah “ada”. Hal
ini untuk menjaga agar pelaksanaan PPAN ini tidak justru
merusak ikatan-ikatan sosial yang ada dan pada gilirannya
akan menghancurkan modal sosial.

C. Program Dukungan (Access Reform)
PPAN harus dijalankan secara komprehensif dan tidak
bersifat parsial. Pelaksanaan PPAN mesti mengintegrasi ber-
bagai kekuatan dan sumberdaya yang ada baik di peme-
rintahan, masyarakat, maupun sektor usaha. Oleh sebab
itu, PPAN diletakkan sebagai dasar dari revitalisasi pertanian
dan pembangunan pedesaan, serta agenda pengentasan
kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
Secara operasional, PPAN mengandung tiga program utama:

701