Page 744 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

(5) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum,
transparansi, dan partisipasi rakyat,
(6) Mewujudkan keadilan agraria,
(7) Memelihara keberlanjutan sumber-sumber agraria,
(8) Melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis sesuai
kondisi sosial budaya setempat,
(9) Meningkatkan koordinasi antar sektor pembangunan
dan antar daerah,
(10) Mengakui, menghormati dan melindungi hak masya-
rakat hukum adat,
(11) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban
Negara, pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan
individu, dan
(12) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian
kewenangan di tingkat nasional dan daerah.

E. Perpres 10 Tahun 2006
Perpres 10 Tahun 2006 menjadi landasan kelembagaan
untuk pelaksanaan PPAN. Perpres ini memberikan mandat
kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
untuk menjalankan reformasi agraria sebagai bagian dari
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral.

III. Tujuan dan Arah PPAN
Ada 5 (lima) tujuan utama dalam pelaksanaan PPAN
ini, yakni:
(1) Menata kembali struktur pemanfaatan, penggunaan,
penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam
lainnya sehingga menjadi lebih berkeadilan sosial,

697