Page 739 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 739
M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)
mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa ini.
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (terutama
di pedesaan dan pertanian), belum adilnya tatanan kehi-
dupan bersama, maraknya sengketa dan konflik pertanahan,
serta degradasi lingkungan besar-besaran di seantero tanah
air merupakan indikasi bahwa cita-cita kemerdekaan untuk
mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa di
bidang agraria belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara
nyata.
Kesemuanya ini tidak lain adalah akibat dari tidak dija-
lankannya pembaruan agraria sesuai dengan mandat kon-
stitusi. Oleh karena itu pelaksanaan pembaruan agraria
menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan
demi menjamin kesatuan hubungan antara rakyat dan
tanah yang harmonis, berkeadilan dan membawa pada
kemakmuran bersama. Tanpa jaminan hubungan semacam
itu, maka persoalan keagrariaan akan menjadi sumber disin-
tegrasi dan perpecahan yang pada gilirannya akan mengan-
cam eksistensi keindonesiaan kita.
Menyadari hal tersebut pemerintahan SBY telah menya-
takan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan
agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program
pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam
dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai
bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesem-
patan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas
pedesaan”.
Sejalan dengan ini, Perpres No. 10 Tahun 2006 meru-
pakan penguatan kelembagaan di dalam kerangka
pelaksanaan agenda pembaruan agraria tersebut, di
692
