Page 740 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

mana Badan Pertanahan Nasional Republik Indone-
sia memperoleh mandat sebagai pelaksananya. Agenda
ini, bersama dengan pengkajian dan penanganan konflik
agraria, merupakan bagian dari 21 fungsi BPN RI dalam
menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral.
Pada tataran kebijakan, titik tolak bagi pelaksanaan
agenda ini juga telah ditunjukkan oleh komitmen
pemerintah yang dinyatakan Presiden SBY beberapa
waktu lalu untuk mengalokasikan 8,15 juta lahan
sebagai obyek pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini
akan dilaksanakan dalam sebuah kerangka terpadu Pro-
gram Pembaruan Agraria Nasional (disingkat PPAN).
Dengan digulirkannya kebijakan semacam ini, maka
tantangannya kemudian adalah bagaimana merumuskan
kerangka kebijakan operasional PPAN ini sehingga nantinya
bisa dilaksanakan secara terpadu dan sistematis serta dapat
diorientasikan pada penataan ulang struktur penguasaan
agraria dan penyediaan pro-gram-program pendukungnya
yang lebih luas (baca: reformasi aset dan akses). Apabila
hal ini dapat dijamin, maka PPAN ini akan merupakan sebu-
ah paket reforma agraria yang menyeluruh dalam arti sebe-
narnya.

C. Pengertian Program Pembaruan Agraria Nasional
Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang
berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ta-
nah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi

693