Page 742 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 742
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
menjamin agar aset tanah yang telah diberikan dapat ber-
kembang secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini
mencakup pemenuhan hak-hak dasar dalam arti luas
(pendidikan, kesehatan, dll), juga penyediaan dukungan
modal, teknologi, manajemen, infrastruktur, pasar, dll. Kom-
ponen yang pertama disebut sebagai asset reform, sedang-
kan yang kedua disebut access reform. Gabungan antara kedua
jenis reform inilah yang dimaksud dengan “Landreform Plus”.
Dengan kandungan semacam ini maka PPAN meru-
pakan pekerjaan besar yang tidak bisa ditangani oleh satu
pihak saja. PPAN adalah kepentingan kolektif bangsa yang
menuntut konsensus, keterlibatan dan perjuangan aktif dari
semua komponen bangsa. Dengan kata lain, PPAN meru-
pakan agenda kolektif bangsa ini secara keseluruhan. Dan
mengingat kompleksitas dan keterkaitan begitu banyak
pihak dalam pelaksanaan PPAN ini, maka program ini harus
dijalankan sebagai suatu gerakan yang bersifat nasional.
Oleh karena itu, program ini harus dipimpin langsung oleh
Presiden RI, dan dijalankan oleh semua unsur pemerintah
yang terkait dari pusat sampai daerah, dengan keterlibatan
aktif dari seluruh rakyat Indonesia.
II. LANDASAN DAN Prinsip-PRINSIP Dasar PPAN
A. Pancasila
Secara keseluruhan, Pancasila menjadi landasan idiil
dan prinsipil yang utama dari konsep dan pelaksanaan
PPAN. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
sebagai sila kelima Pancasila, merupakan muara akhir yang
hendak dituju dari pelaksanaan PPAN.
695
