Page 737 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

I. Pendahuluan

A. Pengantar

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang
susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya,
bercorak agraris melahirkan konsekuensi bahwa kebijakan
dalam pengelolaan sumber-sumber agraria (bumi, air dan
ruang angkasa) harus dipastikan bisa berkontribusi nyata
dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia” (amanat sila kelima Pancasila)
atau “mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat”
(amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Keberlanjutan
sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan In-
donesia, oleh karenanya, sangat ditentukan oleh sejauhmana
amanat cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan
sosial dan kemakmuran bangsa ini juga dapat diwujudkan
secara nyata di bidang agraria.
UUPA No. 5 Tahun 1960 telah menempatkan sendi-
sendi kesatuan nasional dan keberlanjutan bangsa ini pada
pondasi agraria, dengan menekankan kesatuan hubungan
antara bangsa Indonesia dengan tanah-air tumpah
darahnya. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPA disebutkan: “Selu-
ruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.”
Selanjutnya Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: “Hubungan antara
bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa ... adalah
hubungan yang bersifat abadi.” Dengan demikian, hu-
bungan manusia/masyarakat Indonesia dengan tanah
bersifat abadi dan keterkaitan keduanya itulah yang

690