Page 746 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

IV. DASAR hukum operasional

Untuk pelaksanaan PPAN diperlukan suatu regulasi
khusus yang memungkinkan PPAN dapat berjalan dan
mencapai maksud dan tujuannya. Diusulkan diterbitkan
Perpres tentang PPAN yang dalam konsiderannya mele-
takkan produk regulasi yang ada dan mendukung PPAN
sebagai landasan hukum dan pedoman operasional.
Dalam Perpres tersebut juga akan ditetapkan peru-
bahan-perubahan terhadap produk regulasi yang tidak me-
mungkinkan berjalannya PPAN secara efektif dan tepat
sasaran.
Terkait dengan objek dan subjek, Perpres akan menga-
tur penambahan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 PP 224/1961, dan subjek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 (1) PP 224/1961.
Usulan lebih rinci mengenai hal ini akan disampaikan
kemudian.

V. Bentuk dan sasaran Program

A. Objek
Objek utama dari pelaksanaan PPAN ini adalah alokasi
tanah seluas 8,15 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan
produksi konversi yang akan ditetapkan melalui Kepres
mengenai PPAN.
Simultan dengan ini, penguatan fungsi dan pengem-
bangan struktur kelembagaan BPN RI melalui Perpres 10
Tahun 2006 juga memungkinkan BPN RI untuk langsung
memulai upaya pelaksanaan pembaruan agraria sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam rangka ini,

699