Page 749 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

(1) Suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
penerima tanah-tanah redistribusi, dalam bentuk akses
kesehatan, pendidikan, subsidi perumahan, dan hak-
hak dasar lainnya,
(2) Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan pene-
rima tanah redistribusi untuk mengelola lahan dan ber-
produksi secara optimal, dalam bentuk akses modal,
teknologi, infrastruktur (irigasi, jalan, jembatan, listrik),
subsidi sarana produksi (benih, pupuk, teknologi, dll),
pendampingan, akses pasar; dan
(3) Suatu kebijakan insentif dan disintensif (subsidi, pajak,
proteksi, dll) untuk memberi perlindungan terhadap
komoditas yang dihasilkan oleh usaha tani penerima
tanah-tanah redistribusi.
Instansi-instansi yang terkait, dan harus menjadi bagian
integral dari pelaksanaan program dukungan pasca redis-
tribusi tanah (asset reform) adalah: Pertanian; Pedesaan
(dalam negeri dan pemda); Keuangan; Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah; Pekerjaan Umum (infrastruktur); Per-
tambangan dan Energi; Kehutanan; Kelautan dan Perikanan;
Tenaga Kerja; Perdagangan dan Industri; Lingkungan hidup;
Pendidikan; Kesehatan; Perumahan; Pemberdayaan
Perempuan; Sosial; dan juga badan usaha (milik swasta
maupun pemerintah).
Secara prinsip, pembiayaan PPAN tidak boleh berasal
dari dana hutang melainkan harus disediakan melalui APBN
dan APBD. Implementasi pembiayaan PPAN akan dikelola
di pusat dan daerah. Diupayakan juga penggalian sumber
pendanaan dari badan-badan usaha di lapangan agraria,
seperti dari pendapatan pertambangan, kelautan dan peri-

702