Page 839 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

2. Program (Re)distribusi Tanah yang Sudah
Dilakukan dan Capaiannya

Landreform dapat dimaknai sebagai usaha sistematis
untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah
yang karena faktor-faktor historis, politis dan ekonomis
masih dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan
keadilan sosial. Usaha perbaikan semacam ini dilakukan
dengan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keag-
rariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial,
produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa
“tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara
aktif oleh pemiliknya sendiri” (land for the tiller).
Pelaksanaan landreform dengan demikian bertujuan
untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat melalui
pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani
berupa tanah. Landreform juga diharapkan dapat mening-
katkan gairah kerja petani penggarap dengan jalan mem-
berikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya. Pengertian
ini dapat dilihat dalam penjelasan umum PP No. 224/ 1961
yang menyebutkan bahwa landreform bertujuan menga-
dakan pembagian yang adil dan merata atas sumber peng-
hidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan
pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pemba-
gian hasil yang adil dan merata.
Secara umum, ada enam elemen pokok program landre-
form sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Pokok Agraria 1960:
1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang
melampaui batas (pembatasan pemilikan maksimum);

792