Page 930 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 930

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

               diarahkan kepada upaya peningkatan produktivitas melalui
               revolusi hijau. Sehingga meningkatkan jumlah petani tuna
               kisma dan mendorong percepatan guremisasi petani. Kedua,
               pada saat banyak petani kehilangan akses pada tanah, ber-
               langsung pula kebijakan pengalokasian tanah dalam skala
               besar kepada industri perkebunan dan industri kehutanan.
               Ketiga, Pembangunan industri dan perluasan kota juga telah
               menimbulkan konversi besar-besaran lahan pertanian, apa-
               lagi belum ditaatinya tata ruang dan penataan tanah sebagai
               acuan pemanfaatan dan peng-gunaan tanah. Kelima, tum-
               buhnya kecenderungan meletakkan tanah dalam kerangka
               perburuan rente sehingga menjadi ajang permainan speku-
               lasi. Kelima hal ini telah mengakibatkan setidaknya dua
               hal utama: pertama, kesemua proses di atas telah mendo-
               rong semakin tingginya kuantitas dan kualitas sengketa
               serta konflik pertanahan di tanah air. Kedua, kesemua hal
               di atas telah mendorong semakin timpangnya pemilikan,
               penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria khusus-
               nya tanah.
                   Sudah barang tentu, berbagai komplikasi tambahan di
               atas semakin mengukuhkan argumentasi bahwa pembaruan
               agraria adalah sebuah agenda yang sangat mendesak untuk
               dijalankan bagi bangsa ini. Juga, ini merupakan tantangan,
               sebab mewujudkan pembaruan agraria pada masa kini tidak
               lebih mudah dibanding era sebelumnya.


               Rezim Pasar dalam Pembaruan Agraria.
                   Pasca ditetapkannya Tap. MPR No. IX/2001 tentang
               Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,
               diskursus dan aksi politik yang berelasi dengan isu pemba-

                                                                  883
   925   926   927   928   929   930   931   932   933   934   935