Page 931 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

ruan agraria semakin mendapat tempat dalam panggung
politik Indonesia. Tapi, kecenderungan ini bukanlah gejala
Indonesia semata. Karena, sebenarnya hampir di semua tem-
pat di berbagai belahan dunia yang tengah mengalami proses
integrasi ke dalam rezim pasar bebas yang intensif, keadaan
yang demikian ini selalu terjadi. Jadi, bisa dikatakan, ini
adalah sebuah gejala internasional.
Jika merunut lebih kebelakang, sejak tahun 1975, Bank
Dunia sebenarnya telah mengeluarkan sebuah dokumen
penting yang berjudul Land Reform Policy Paper (LRPP).
Dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengakui bahwa
program Land Reform adalah sebuah jalan yang penting
dalam menggerakkan perekenomian nasional sebuah negara
dan dapat mendorong lebih cepat pertumbuhan ekonomi
pedesaan.
Namun, mengacu pada situasi pasar politik dewasa itu,
dokumen tersebut tidak dijalankan. Sebab, pada masa itu
lembaga-lembaga semacam WB masih menaruh keperca-
yaan yang tinggi kepada keberhasilan revolusi hijau di bidang
pertanian yang dianggap jauh lebih mudah dan aman secara
politik. Di lain sisi, jurus penyesuaian ekonomi domestik
ke dalam sistem ekonomi pasar internasional (Structural
Adjusment Programs—SAPs) dianggap lebih jitu dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam perkembangannya kemudian, kedua program
tersebut justru secara nyata terbukti semakin meningkatkan
ketergantungan petani kepada para industriawan benih, pu-
puk dan pestisida. Sementara lahan-lahan pertanian mereka
semakin kurus akibat model pertanian semacam ini. Semen-
tara itu, SAPs bisa dengan mudah dibuktikan kegagalannya

884