Page 948 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 948
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
dan DPR RI.
Dalam jaman demokrasi liberal saat ini, dijalankan atau
tidak dijalankannya reforma agraria tidak mengganggu
keberlangsungan dan reproduksi elit penguasa politik di par-
lemen maupun pemerintahan yang dihasilkan melalui meka-
nisme pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun
pemilihan kepala daerah. Walhasil, walau konflik agraria
meletus di sana-sini, reforma agraria tidak menjadi agenda
utama pemerintahan nasional. Lebih jauh dari itu, sekto-
ralisme hukum dan kelembagaan pemerintahan yang terus
dilanjutkan pada akhirnya membuat apa yang disebut PPAN
menjadi urusan BPN saja.
Quo vadis Program Pembaruan Agraria Nasional?
*) Noer Fauzi Rachman PhD adalah Direktur Eksekutif Sajogyo Institute,
Penasehat pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan, Dewan
Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, dan dosen luar biasa di Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Fakultas
Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB).
Tulisan ini semula adalah artikel opini yang dimuat di harian Sinar Harapan,
26 September 2012. Tulisan ini dimuat kembali sebagai epilog dengan
beberapa penyesuaian dan tambahan di sana-sini. Untuk mengikuti analisis
yang lebih elaboratif mengenai trajektori program reforma agraria di Indo-
nesia mulai 1945-2009 bisa dibaca publikasi terakhir Noer Fauzi Rachman,
Land Reform dari Masa ke Masa. Yogyakarta: STPN Press, Desember,
2012.
901
