Page 946 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

pembentukan Badan yang diancangkan berbentuk “Badan
Layanan Umum” (BLU) ini—yakni suatu jenis badan usaha
pemerintah yang tidak ditujukan untuk kepentingan profit—
tidak berhasil memperoleh otorisasi dari Departemen Keu-
angan sehubungan dengan keharusan untuk menunjukkan
bahwa badan ini tidak akan terus-menerus bergantung pada
dana APBN, melainkan sanggup secara terus-menerus
hidup dari perputaran uang yang bermula dari modal awal
yang akan diberikan pemerintah. Walhasil, ide Lembaga
Pengelola Reforma Agraria ini kemudian dihilangkan dari
draft RPP Reforma Agraria, yang juga belum tuntas dija-
dikan Peraturan Pemerintah hingga Joyo Winoto diganti oleh
Hendarman Supandji.
Dengan segala keterbatasan ini, pada praktiknya apa
yang disebut Program Pembaruan Agraria Nasional oleh
Joyo Winoto adalah suatu skema legalisasi hak atas tanah
melalui jalur “pemberian hak di atas tanah negara”, di mana
diagendakan sekitar 1,1 juta hektar tanah negara yang berada
di bawah jurisdiksi BPN akan diredistribusikan kepada
rakyat. Sumber lain untuk “redistribusi tanah” adalah “ta-
nah-tanah terlantar”. “Tanah-tanah terlantar” adalah tanah
yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan
Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah, yang
kemudian berstatus terlantar karena tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya. Hasil identifikasi BPN menemukan bahwa
luasan “tanah terlantar” tersebut mencapai 7.386.289 hektar,
terdiri atas Hak Guna Usaha 1.925.326 ha, Hak Guna

899