Page 941 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Sementara, dalam melaksanakan rencana ini, akan
dibentuk lembaga Dewan Reforma Agraria Nasional (Ketua
Presiden dan Ketua Pelaksana Ka. BPN RI), di tingkat
provinsi akan dibentuk DRAP serta di tingkat kabupaten/
kota DRAK. Untuk pembiayaan, akan dibentuk Badan
Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria (BPP-RA)
di nasional dan di wilayah. Badan ini akan bertanggung
jawab kepada Ka.BPN. Pembiayaan dari RA ini akan
mengambil APBN dan APBD.
Dalam tatacara pelaksanaannya, identifikasi objek akan
dilakukan oleh BPN Wilayah atau BPN Provinsi yang
dilaporkan kepada Ka.BPN. Selanjutnya, hasil identifikasi
ini akan divalidasi. Dalam inventarisasi penerima manfaat
(subjek reform), identifikasi akan dilakukan oleh
pemerintah daerah dimulai dari tingkat terendah (desa/
kelurahan), atau inventarisasi langsung yang dilakukan BPN
RI atau dengan BPP-RA. Para penerima manfaat yang
diusulkan ini akan diseleksi sesuai dengan syarat penerima
manfaat yang telah disebutkan.
Di sinilah kita mulai melihat bahwa harapan-harapan
dalam advokasi PPAN mulai menjauh. Sebab, rencana kita
sebagai insan gerakan tidak terwadahi. Bukankah subjek
individu di tengah ekonomi makro dan mikro yang
meminggirkan pertanian akan mengakibatkan tanah-tanah
tersebut tidak akan dapat secara maksimal mengangkat
kesejahteraan rakyat. Bukankah dengan subjek individu,
transformasi organisasi petani (tanah, modal dan teknologi)
yang kita harapkan melalui PPAN tidak terwadahi.
Sementara, objek-objek yang ditawarkan oleh PPAN
memang mewadahi keinginan selama ini. Namun,

894