Page 944 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

kepemimpinan Joyo Winoto (2005-2012). Namun sayang-
nya, hal itu tidak memperoleh dukungan yang memadai dari
kementerian-kementerian lainnya. Juga tidak dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang telah menjanjikan
agenda reforma agraria ini dalam visi dan misi pemerin-
tahannya.
Program Pembaruan Agraria Nasional yang dirancang
oleh kepemimpinan BPN terdahulu mensyaratkan kerja-
sama lintas kementerian, setidaknya Kementerian Kehu-
tanan dan Kementerian Pertanian. Namun, kerjasama ini
tidak berjalan karena masing-masing badan pemerintahan
memiliki dan terus memelihara “ego sektoral”, suatu kecen-
derungan dari suatu badan pemerintah untuk hanya
memenuhi kepentingan lembaga/sektornya sendiri-sendiri
tanpa perduli dengan kepentingan lembaga/sektor lainnya.
Yang juga tidak terjadi adalah upaya Presiden SBY untuk
mengkoordinasikan dan mensinkronkan kepentingan yang
berbeda-beda dari badan-badan pemerintah untuk menja-
lankan Program Pembaruan Agraria tersebut.
Agenda redistribusi 8,15 juta hektar tanah-tanah negara
yang berada dalam “Kawasan Hutan Negara” yang tergolong
hutan produksi Konversi (HPK) yang terletak di 474 lokasi
di 17 provinsi—tidak berjalan sama sekali. Menurut La-
poran Persiapan Pelaksanaan PPAN BPN 2007, dari kese-
luruhan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berjumlah
22.140.199 ha, di dalamnya telah dikuasai oleh masyarakat
lokal seluas 13.411.025 hektar, alias lebih dari 60 persen
(Badan Pertanahan Nasional 2007: 56). BPN telah memi-
liki detil data dan peta tanah seluas 8.15 juta hektar itu.
Sayangnya, komunikasi dan koordinasi BPN dengan Ke-

897