Page 937 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

tata kuasa, tata guna, tata produksi serta tata wilayah pada
kawasan masyarakat tersebut. Selanjutnya, data harus
dilengkapi dengan sejarah pendudukan tanah dan data dari
kalangan masyarakat yang berhak menjadi subjek pem-
baruan agraria.
Keempat, PPAN adalah salah satu wahana legal yang
ada dan tersedia (bukan semua) sebagai salah satu alat tran-
sformasi serikat tani yang selama ini telah ada. Transformasi
yang dimaksud berdasarkan kenyataan: selama ini organisasi
tani keberadaannya didasarkan pada ikatan solidaritas
sesama korban konflik agraria. Padahal, upaya penyelesaian
konflik yang selama ini dilakukan pemerintah adalah mem-
bagi tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat per-individu.
Melihat kenyataan selama ini bahwa tanah-tanah tersebut
juga secara satuan ekonomi tidak membuat petani dapat
bertransformasi secara pendapatan dan teknologi apalagi
di tengah situasi makro ekonomi nasional yang meming-
girkan pertanian dan petani. Sehingga, dalam kurun waktu
tertentu, tanah-tanah tersebut dijual dan terkonsentrasi
kembali pada golongan ekonomi kuat.
Dengan terbukanya berbagai skema implementasi
dalam PPAN, kalangan gerakan pembaruan agraria dapat
memperjuangkan agar tanah-tanah yang diklaim oleh
organisasi rakyat jatuh dalam wilayah pengelolaan dan
penguasaan bersama. Penguasaan secara kolektif ini juga
harus diupayakan pada usaha penataan kembali struktur
corak produksi yang berlaku selama ini menuju struktur
kolektif usaha pertanian bersama (koperasi). Dengan demi-
kian, upaya-upaya penetrasi teknologi, manajemen, dan mo-
dal akan dapat dilakukan oleh masyarakat secara bersama.

890