Page 104 - Kartografi dan Visualisasi Data Pertanahan

penguasaan yuridis memberikan wewenang untuk menguasai
secara fisik, dalam kenyataannya penguasaan fisik dapat
dilakukan oleh pihak lain, seperti jika tanah disewakan. Jika tanah
dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak, maka pemilik tanah
berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut
diserahkannya kembali tanah tersebut secara fisik kepadanya
(Harsono, 2008). Penguasaan yang bersifat fisik atau terbatas
pada adanya aktivitas fisik di atas tanah, tanpa disertai
penguasaan yuridis, selanjutnya dalam Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Landreform 2024 disebut sebagai penguasaan tanah
(Direktorat Landreform, 2024).
Di sisi lain, penguasaan yang berarti pada penguasan aspek
yuridis disebut dengan pemilikan tanah. Kepemilikan tanah bagi
masyarakat memberikan pengaruh keeratan hubungan psikologis
antara pemegang hak dengan tanahnya. Macam hak atas tanah
antara lain: Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak
Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Wakaf, dan Hak
Pengelolaan (HPL). Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat, dan
terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Sifat "terkuat
dan terpenuh" ini tidak berarti hak milik adalah hak mutlak yang
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, sifat ini
hanya dimaksudkan untuk membedakan hak milik dengan jenis
hak atas tanah lainnya.
Peta penguasaan dan pemilikan bidang tanah menyediakan
detail mengenai siapa yang menguasai dan memiliki tanah di
suatu wilayah, yang berguna dalam berbagai konteks seperti
perencanaan pembangunan, tata ruang, pengelolaan lahan, dan
penyelesaian sengketa tanah. Informasi yang terkandung dalam
peta ini sangat penting untuk memastikan jenis hak atas tanah
yang ada di setiap bidang tanah, mendorong transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola tanah, serta memfasilitasi
perencanaan dan pengelolaan tanah yang efisien. Dengan adanya
informasi ini, proses pengambilan keputusan yang terkait dengan
pengelolaan tanah menjadi lebih mudah dan dapat mencegah
potensi konflik dengan pemilik tanah.

87