Page 55 - 5a

- 55 -

masyarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan
kesejahteraan rakyat serta permasalahan yang ditujukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II mempunyai tugas
melakukan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan
masyarakat bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan
serta permasalahan yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, pengaduan lainnya yang ditujukan
kepada Sekretariat Jenderal, dan pelaksanaan tata usaha Bagian
Pengaduan Masyarakat.

Paragraf 2

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 199

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pengelolaan
manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 200
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di
lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang
manajemen sumber daya manusia;

c. pengelolaan perencanaan dan pola karier Aparatur Sipil Negara;

d. pengelolaan manajemen kinerja dan informasi Aparatur Sipil Negara;
e. pengelolaan manajemen sumber daya manusia non Aparatur Sipil
Negara;

f. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;

g . dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang
sumber daya manusia;

h. penyusunan laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
dan