Page 59 - 5a
P. 59

- 59 -


                  d.   pelaksanaan pengelolaan administrasi tenaga ahli;

                 e.    pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  staf  administrasi  anggota
                       Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

                 f.    pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  pegawai  non  aparatur  sipil
                       negara;
                  g.   pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Manajemen Sumber Daya

                       Manusia Non Aparatur Sipil Negara; dan
                 h.    pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Sumber
                       Daya Manusia Aparatur.




                                                        Pasal 212

                  Bagian  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Non  Aparatur  Sipil  Negara
                 terdiri atas:
                  a.   Subbagian  Administrasi  Staf  Khusus,  Tenaga  Ahli  dan  Staf

                       Administrasi Anggota; dan
                 b.    Subbagian Administrasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.




                                                        Pasal 213

                  (1)  Subbagian  Administrasi  Staf  Khusus,  Tenaga  Ahli,  dan  Staf
                       Administrasi  Anggota  mempunyai  tugas  melakukan  pengelolaan
                       administrasi  staf khusus,  tenaga  ahli  dan  staf  administrasi  anggota
                       Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  serta  pelaksanaan
                       kegiatan  tata usaha  Bagian  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Non
                       Aparatur Sipil Negara.

                  (2)  Subbagian  Administrasi  Pegawai  Non  Aparatur  Sipil  Negara
                       mempunyai  tugas melakukan pengelolaan administrasi pegawai non
                       aparatur sipil negara.



                                                        Pasal 214

                  Bagian  Pembinaan Jabatan  Fungsional  mempi.lnyai  tugas  rnelaksanakan
                 pembinaan,  penyusunan,  dan pengernbangan sistem informasi jabatan





                  fungsional yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal.

                                                        Pasal 215

                  Da          d    214,
                    Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64