Page 56 - 5a
P. 56

- 56


                  1.   pelaporan  pelaksanaan  tu gas  dan  f ungsi  kepada  Deputi  Bi dang
                       Administrasi.




                                                        Pasal 201
                  Biro Sumber Daya  Manusia Aparatur terdiri atas:

                  a.   Bagian Perencanaan dan Pola Karier Aparatur Sipil  Negara;

                  b.   Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara;

                  c.   Bagian  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Non  Aparatur  Sipil
                       Negara;

                  d.   Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional; dan
                  e.   Kelompok Jabatan Fungsional.




                                                        Pasal202

                  Bagian  Perencanaan  dan  Pola  Karier  Aparatur  Sipil  Negara  mempunyai
                  tugas  melaksanakan  perencanaan  pengadaan  dan  mutasi  Aparatur  Sipil
                  Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.



                                                        Pasal203

                  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 202,
                  Bagian     Perencanaan        dan     Pola    Karier     Aparatur      Sipil    Negara
                  menyelenggarakan fungsi:

                  a.   penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  Bagian  Perencanaan
                       dan Pola Karier Aparatur Sipil Negara;

                  b.   penyusunan  bahan kegiatan  di  bidang  perencanaan  pengadaan  dan
                       pola karier aparatur sipil negara;

                  c.   pelaksanaan perencanaan pengadaan dan penempatan aparatur sipil
                       negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
                  d.   pelaksanaan  mutasi,  promosi,  dan  kenaikan  pangkat  aparatur  sipil
                       negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;

                  e.   pelaksanaan  tata  usaha  Bagian  Perencanaan  dan  Pola  Karier
                       Aparatur Sipil Negara;  dan

                  f.   pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Sumber
                       Daya Manusia Aparatur.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61