Page 23 - BPK new oke_Neat

3. Pegawai yang akan mengambil cuti umroh/haji harus mengajukan surat
permohonan cuti (melampirkan surat keterangan asli dari travel) kepada
kepala unit kerja dan disetujui oleh Divisi SDM paling lambat 1 (satu)
bulan sebelumnya.
4. Selama menjalani masa cuti umroh/haji kepada pegawai yang
bersangkutan diberikan hak gaji setiap bulannya berupa 1x (satu kali)
bulan gaji (take home pay) dikurangi tunjangan transportasi.
5. Cuti umroh/haji hanya diberikan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun pelajaran.
Pasal 26
Izin Tidak Masuk Kerja / Meninggalkan Pekerjaan
1. Pegawai diberikan izin pribadi meninggalkan pekerjaan untuk keperluan–
keperluan tersebut di bawah ini:
a. Pernikahan pegawai ............................................ 3 (tiga) hari kerja.
b. Pernikahan anak sah pegawai ............................. 2 (dua) hari kerja.
c. Istri sah pegawai melahirkan/keguguran .............. 2 (dua) hari kerja.
d. Anggota klrg (suami/istri, orang tua/mertua, anak, sdr kandung)
meninggal dunia ................................................... 3 (tiga) hari kerja.
e. Mendapatkan musibah (kebakaran, kebanjiran atau hal–hal lain)
lamanya akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan divisi SDM.
2. Tidak semua izin pribadi (selain hal yang tercantum di atas) dapat
disetujui oleh atasan yang berwenang.
3. Permohonan izin diajukan secara langsung kepada kepala unit kerja
masing–masing sesuai prosedur yang berlaku.
4. Untuk izin yang sudah direncanakan, permohonan izin diajukan paling
lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.
5. Untuk izin yang bersifat mendadak atau darurat harus disampaikan
secara langsung pada hari itu juga paling lambat 1 (satu) jam sebelum
jam masuk kerja kepada kepala unit kerja masing–masing.
6. Untuk izin sakit lebih dari 1 (satu) hari diwajibkan menyerahkan surat
keterangan dokter.
7. Izin pegawai pada pagi hari karena keperluan mendadak dan atau bersifat
khusus dibatasi maksimal sampai dengan pukul 09.00 WIB. Di atas waktu
tersebut maka pegawai dinyatakan tidak hadir, kecuali diminta hadir oleh
Kepala Unit Kerjanya.
Buku Panduan Kepegawaian 16