Page 74 - MODUL AJAR SISTEM PERENCANAAN RUMAH SAKIT

sakit antara pasien peserta JKN dengan pasien lainnya memungkinkan terjadinya

perbedaan tingkat kepuasan antara kedua jenis pasien tersebut.

Di tahun 2015, pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2015 terkait

program Jaminan Hari Tua (JHT). Revisi tersebut untuk mencarikan solusi
supaya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) bisa mencairkan JHT secara penuh. PP No 46 Tahun 2015 sendiri
merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam UU tersebut belum mengatur tenaga

kerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan lahirnya PP tersebut berarti terdapat regulasi yang mengatur

peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK. Meski tak diatur dalam UU
pihaknya mengatakan PP tersebut tak bermasalah di hadapan hukum.PP No 46

Tahun 2015 berisi ketentuan JHT bisa diambil ketika mencapai usia 56 tahun.
Tenaga kerja yang menjadi PNS, TNI, Polri tidak bisa mengajukan klaim.Selain

itu, minimal kepesertaan 10 tahun dan dapat mengambil sebanyak 10 persen
untuk persiapan hari tua. Pengambilan JHT 30 persen untuk membantu

pembiayaan perumahan

d. Socioeconomic Trends

Perubahan lingkungan yang cepat dan berkembang baik di tingkat lokal

maupun global, mendorong rumah sakit untuk melaksanakan berbagai
perubahan. Mengingat perubahan yang cenderung semakin cepat dengan

munculnya berbagai kebijakan pemerintah, teknologi, perekonomian, perilaku
konsumen, pertumbuhan pasar, strategi pesaing dan faktor-faktor lain yang

mengakibatkan situasi persaingan semakin tajam, maka dibutuhkan strategi yang

tepat dalam mengelola pelayanan kesehatan di rumah sakit (Tjiptono, 2005).

Rendahnya penggunaan fasilitas kesehatan sering disebabkan oleh faktor
jarak antara fasilitas tersebut dengan masyarakat yang terlalu jauh (baik jarak

secara fisik maupun sosial), tarif yang tinggi, pelayanan yang tidak memuaskan

dan sebagainya (Mamik, 2010).
62