Page 2 - Membaca Konflik Aceh Singkil
P. 2
PENDAHULUAN yang terjadi di Ambon, Maluku pada 1999-2000.
Wacana keberagamaan telah muncul Konflik tersebut pada dasarnya bermula dari
pada proses pembentukan negara Indonesia. pertikaian antarpengemudi angkutan kota yang
Wacana tersebut mengemuka pada kalimat dalam kemudian berkembang menjadi konflik agama
Piagam Jakarta, yaitu Ketuhanan dengan antara Islam dan Kristen (Safi, 2017). Selain itu,
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi ada konflik Poso yang juga bermula dari
pemeluk-pemeluknya. Bagi sebagian pihak, permasalahan individu yang berkembang ke level
kalimat itu dikhawatirkan akan memicu konflik agama (Yunus, 2014)
kebangsaan dikemudian hari. Oleh karena itu, Maluku, Poso, dan Aceh yang
para founding fathers melakukan kompromi dan notabennya daerah otonomi khusus juga tidak
berkonsensus mengganti kalimat Ketuhanan terlepas dari adanya konflik kebebasan beragama.
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Salah satu penerapan otonomi khusus di aceh
bagi pemeluk-pemeluknya dengan Ketuhanan adalah penerapan syariat Islam sebagai aturan
Yang Maha Esa (Syarif, 2016). yang berlaku bagi kehidupan masyarakat Aceh.
Perkembangan isu keberagamaan Dalam peraturan terebut dijewantahkan bahwa
menjadi wacana yang masuk dalam kerangka kebebasan beragama masyarakat Aceh diatur dan
hukum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui dilindungi dalam qanun yang disahkan (Bahri,
adanya landasan hukum yang mengatur 2013).
kebebasan beragama. Landasan hukum itu Pemeberlakuan qanun menunjukkan
tertuang dalam pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kebebasan beragama masyarakat Aceh
yang mengakui hak atas kebebasan beragama Singkil seharusnya juga dilindungi. Singkil
bagi siapapun (Situmorang, 2019). merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh.
Pasal yang mengatur mengenai hak Mengingat, dalam konteks nasional kebebasan
dalam beragama menunjukkan bahwa aktivitas beragama telah dijamin oleh Undang-undang
keagamaan pada dasarnya telah dijamin sebagai sedangkan dalam konteks lokal diatur dan
hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dilindungi dalam qanun. Namun, realitanya tidak
(Jufri, 2016). Hal ini sebagaimana tertulis dalam menunjukkan demikian. Konflik keagamaan
pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan masih ditemukan di Aceh, khususnya wilayah
“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap Singkil. Arikel ini berupaya menjelaskan
penduduk untuk memeluk agamanya masing- problematika kebebasan beragama dan refleksi
masing, dan untuk beribadat menurut agamanya atas kehidupan beragama masyarakat Aceh
dan kepercayaannya itu” (Kemenkumham, Singkil.
2021). Dalam konteks internasional, kebebasan
beragama juga dijamin melalui PBB yang METODE PENELITIAN
mengadopsi International Convenant on Civil Penelitian ini bertujuan untuk
and Political Rights tahun 1966, dan Durban menggambarkan problematika kebebasan
Review Conference tahun 2009 (Radjawane, beragama masyarakat Aceh Singkil sebagai suatu
2014). refleksi dalam kehidupan beragama di kemudian
Kebebasan beragama di Indonesia hari. Peneliti menggunakan metode penelitian
menjadi hak dalam konstitusi, bukan berarti kuliatatif deskriptif yang diharapkan dapat
konflik atas kebebasan beragama nihil dari bumi mengejewantahkan problematika kebebasan
Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat beragama masyarakat Aceh Singkil. Penelitian
beberapa konflik agama yang berdampak pada kualitatif adalah upaya pengumpulan data yang
polarisasi masyarakat. Sebagai contoh, konflik selanjutnya dianalisis sehingga memberikan
156
