Page 4 - Membaca Konflik Aceh Singkil
P. 4
dari NII (Negara Islam Indonesia) pimpinan dijelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam
Kartosuwiryo (Hasjmy, 1985). meliputi ibadah; ahwal al-syakshiyah (hukum
Konflik panjang antara Darul Islam Aceh keluarga); muamalah (hukum perdata); jinayah
dengan pemerintah pusat mulai tampak mereda (hukum pidana); qadha (peradilan); tarbiyah
pada 1957. Pada tahun itu Provinsi Aceh kembali (pendidikan); dakwah; syiar; dan pembelaan
dibentuk oleh pemerintah dan mengangkat Ali Islam (Undang-Undang Republik Indonesia,
Hasjmy sebagai gubernurnya (Hasjmy, 1985). 2006). UU Nomor 11 Tahun 2006 memberikan
Peristiwa penting lainnya terjadi pada 1959 kewenangan lebih luas bagi pemerintah Aceh
ketika pemerintah pusat mengirimkan Missi untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah
Hardi untuk berunding dengan tokoh-tokoh Darul melalui qanun-qanun yang dirumuskannya
Islam Aceh. Perundingan itu menghasilkan (Usman, 2007).
keputusan No.1/Missi/1959 tentang penetapan Sejak lahirnya undang-undang terkait
Aceh sebagai daerah istimewa yang diberikan keistimewaan Aceh, terdapat beberapa qanun
otonomi luas untuk mengatur wilayahnya di yang dihasilkan oleh pemerintah Aceh. Beberapa
bidang agama, pendidikan, dan adat (Hardi, qanun tersebut yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun
1993). Ketentuan penerapan syariat Islam 2002 tentang peradilan syariat Islam; Qanun
berdasarkan keputusan Missi Hardi selanjutnya Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan
diatur dalam surat keputusan Penguasa Perang syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar
Daerah No. KPTS/Peperda/1962 yang Islam; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang
ditandatangani oleh Kolonel Jasin (Ibrahimy, khamar dan sejenisnya; Qanun No.13 Tahun
1982). 2003 tentang Maisir (judi); Qanun Aceh No.14
Pada era reformasi penerapan syariat Tahun 2003 tentang khalwat (mesum); Qanun
Islam di Aceh diperkuat dalam UU Nomor 44 Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan zakat; Qanun Aceh No.11 Tahun 2004 tentang
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. tugas fungsional Kepolisian Daerah Aceh; Qanun
Pada pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Aceh No.8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok
keistimewaan meliputi bidang kehidupan syariat Islam; dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016
beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama
penyelenggaraan pendidikan; dan peran ulama dan pendirian tempat ibadah (Shadiqin, 2010).
dalam menetapkan kebijakan daerah (Undang- Qanun syariat Islam yang dirumuskan
Undang Republik Indonesia, 1999). Selanjutnya, adalah bentuk komitmen Pemerintah Aceh untuk
kewenangan Aceh untuk merumuskan kebijakan menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah.
terkait syariat Islam diatur dalam UU Nomor 18 Agar penerapan syariat Islam di Aceh berjalan
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi dengan baik, maka dibutuhkan sebuah instansi
Daerah Istimewa Aceh, dijelaskan bahwa yang membidangi syariat Islam (Abubakar,
pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk 2008). Instansi tersebut adalah Dinas Syariat
merumuskan qanun dan membentuk lembaga Islam yang bertugas untuk mengelola dan
peradilan mahkamah syariah (Undang-Undang menyosialisasikan norma-norma agama sehingga
Republik Indonesia, 2001). dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat
Hasil Memorandum of Understanding demi terciptanya kemaslahatan bersama
(MoU) Helsinki tahun 2005 membawa arah baru berdasarakan Al-Quran dan Hadist (Mulia &
bagi penerapan syariat Islam di Aceh (Fikri, Khalil, 2021).
2015). Terlihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Dinas Syariat Islam menjadi indikator
Tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 125 keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
158
