Page 5 - Membaca Konflik Aceh Singkil
P. 5
Hal itu karena keberhasilan penegakkan syariat pemeluk Islam di Aceh sebanyak 98,56% pada
Islam sangat bergantung kepada aspek-aspek tahun 2021 (Kementerian Dalam Negeri, 2021).
berikut, (1) penegakkan syariat Islam sangat Pada dasarmya perda atau Qanun syariat
tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang Islam yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh
dikeluarkan oleh pemerintah; (2) keberhasilan sudah memberikan ruang yang bebas bagi non-
penegakkan syariat Islam juga tergantung muslim untuk menjalankan aktivitas
antusias masyarakat dalam menyambut syariat keagamaannya. Hal tersebut terlihat pada Perda
Islam; dan (3) hal yang mendasar adalah peran Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 5 Tahun
individu untuk menyukseskan penerapan syariat 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pada Bab
Islam, sudah semestinya pelaksanaan syariat II pasal 2 dijelaskan bahwa “keberadaan agama
Islam adalah tanggung jawab seorang muslim ( lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah
Abubakar, 2008). ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran
Dinas Syariat Islam pada dasarnya harus agamanya masing-masing”(Pemerintah Daerah
menjadi sebuah representasi dari syariat Islam itu Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 2000).
sendiri. Hal ini dilakukan agar menjadi cerminan Qanun Aceh lainnya yang memberi
masyarakat untuk mematuhi syariat Islam. Oleh kebebasan pada penganut agama lain dalam
karena itu perlu menerapkan beberapa langkah beribadah adalah Qanun Nomor 4 Tahun 2014
yang harus dilakukan. Pertama, para aparatur tentang pokok-pokok Syariat Islam. Pada pasal 9
Dinas Syariat dipastikan memahami dan dijelaskan “Pemerintah Aceh dan Pemerintah
mendalami ilmu syariah. Hal ini diperlukan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina
sebagai bekal utama bagi penegakan syariat Islam kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang
di Aceh. Kedua, menggalakkan pelatihan dianut oleh umat beragama dan melindungi
terhadap aparatur Dinas Syariat Islam terkait sesama umat beragama untuk menjalankan hidup
siyasah idariyah (administrasi Islam). Ketiga, keseharian dan ibadah sesuai dengan agama
melakukan rekruitmen aparatur Dinas Syariat yang dianutnya” (Pemerintah Aceh, 2014).
Islam secara professional. Keempat, Berdasarkan uraian isi beberapa qanun di atas,
menyosialisasikan nilai akidah terhadap dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh
pemerintah dan masyarakat; Kelima mendorong berkomitmen menjamin kebebasan kehidupan
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang umat beragama di Aceh. Hal ini membuktikan
mendukung penerapan syariat Islam (Mulia & setidaknya secara regulasi, Pemerintah Aceh
Khalil, 2021). Namun yang perlu diperhatikan sangat bersikap toleran antarumat beragama
adalah bahwa penerapan syariat tidak akan (Abubakar, 2011).
bejalan tanpa dukungan dari pemerintah, Keberagaman antarumat beragama yang
masyarakat, dan elemen masyarakat lainya. dijamin dalam qanun Aceh bukan berarti tidak
Mestinya syariat Islam dijadikan sebagai adanya perilaku diskriminasi agama yang terjadi
kebutuhan bersama masyarakat Aceh (Bahri, pada kalangan akar rumput. Hasil penelitian
2013). Mubarrak dan Kumala (2020) memperlihatkan
masih terdapat diskriminasi terhadap penganut
Membaca Indeks Toleransi di Aceh agama lain di Aceh. Misalnya bullying karena
Penegakkan syariat Islam di Aceh mengenakan atribut simbol agama seperti kalung
seharusnya mampu mengakomodasi kelompok berbentuk salib dan tidak dapat merayakan hari
minoritas. Mengingat pemeluk agama Islam raya keagamaan secara leluasa (Mubarrak &
adalah mayoritas di Aceh. Hal tersebut Kumala, 2020).
sebagaimana hasil survei yang memperlihatkan
159
