Page 160 - Sejarah Nasional Indonesia
P. 160
yang menyatakan bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sementara Giovani Sartori
menyatakan bahwa “Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem
dimana tidak seorang pun dapat memilih diriya sendiri, tidak seorang
pun dapat mengindentifikasikan dengan kekuasaannya, kemudian
tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak
terbatas dan tanpa syarat”. Lebih lanjut, Sidney Hook menyatakan
bahwa “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan
secara bebas dari rakyat dewasa”.
Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat
ditarik sebuah benang merah bahwa demokrasi merupakan suatu
sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak,
kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut
serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dewasa ini,
semua negara di dunia mengklaim bahwa mereka merupakan negara
yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.
Berdasarkan catatan sejarah, pelaksanaan demokrasi di
Indonesia sejak merdeka pernah melalui empat periode demokrasi,
mencakup masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi
Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965-
1998), dan Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998-hingga saat ini).
Tulisan ini mengkaji tentang masa penerapan demokrasi liberal dan
demokrasi terpimpin di Indonesia.
10.1. Periode Demokrasi Liberal
Menurut Matroji (2002:67), demokrasi liberal adalah
demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan
kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Sementara menurut Riawan
(2016:27), demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi
Budi Juliardi, SH., M.Pd. 151
