Page 162 - Sejarah Nasional Indonesia

demokrasi parlementer-liberal dengan meniru sistem parlementer
Barat. Masa ini dikenal sebagai Masa Demokrasi Liberal, di mana
Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi
berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)
yang bersifat liberal sebagai konstitusi. Konstitusi ini menetapkan
pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh dewan menteri
(kabinet) di bawah kepemimpinan perdana menteri, yang
bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Menurut Reichart (2011:34), ciri-ciri sistem demokrasi liberal di
Indonesia, yaitu meliputi:
a. Adanya Kebebasan Individu
Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu
implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal
politik. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia
saat itu memiliki banyak sekali partai, seperti PNI, PKI,
Masyumi, NU, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai
Buruh, PSII, dan PSI. Banyaknya partai yang muncul karena
kebebasan individu memang harus diberikan fasilitas.
Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal ini
mendorong munculnya beragam partai politik dengan
ideologi dan tujuan politik yang berbeda.
b. Kekuasaan Pemerintah Terbatas
Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal
ini bertujuan agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh
kelompok tertentu saja. Sehingga, tetap terjadi check and
balance yang diberlakukan.
c. Seluruh Masyarakat Boleh Berpartisipasi dalam Politik
Ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia selanjutnya adalah
seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik,
tanpa memandang latar belakang dari mana berasal.
Partisipasi ini terlihat dari banyaknya partai yang terbentuk

Budi Juliardi, SH., M.Pd. 153