Page 161 - Sejarah Nasional Indonesia

secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.
Berdasarkan dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi
liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan
kedaulatan rakyat, dengan menempatkan kalangan sipil sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dengan kata lain,
demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang
mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan
pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif.
1. Sejarah Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus
1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem
pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai
sistem negara yang bisa diterapkan, seperti Federasi, Monarki,
Republik-Parlementer, dan Republik-Presidensial.
Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden, Mohammad Hatta,
mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, menyatakan bahwa
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan menjalankan tugas
legislatif sebelum MPR/DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP
menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi
sebagai lembaga pembantu presiden.
Di bawah kepemimpinan Sutan Sjahrir, KNIP berhasil
mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan Maklumat
Pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik
dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan Kabinet
Parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi
sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara
dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada
perdana menteri.
Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama.
Setelah RIS dibubarkan, sejak tahun 1950, Indonesia menerapkan

Budi Juliardi, SH., M.Pd. 152