Page 164 - Sejarah Nasional Indonesia
        P. 164
     g.  Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
                  Namun,  setelah  hampir  9  tahun  berlangsung,  UUDS  1950
            dengan  sistem  Demokrasi  Liberal  terbukti  tidak  sesuai  dengan
            kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Hingga
            pada  akhirnya,  pada  tanggal  5  Juli  1959,  Presiden  Soekarno
            mengumumkan  dekrit  presiden  mengenai  pembubaran  Dewan
            Konstituante dan kembalinya berlakunya UUD 1945.
            10.2.  Masa Demokrasi Terpimpin
                  Demokrasi  terpimpin  adalah  sebuah  sistem  politik  yang
            pertama  kali  diperkenalkan  di  Indonesia  pada  era  pemerintahan
            Presiden  Soekarno.  Konsep  demokrasi  terpimpin  didasarkan  pada
            ideologi  politik  Soekarno  yang  dikenal  sebagai  “Pancasila”  yang
            merupakan  dasar  negara  Indonesia.  Demokrasi  terpimpin  mulai
            berlaku  di  Indonesia  dari  tahun  1959  sampai  1966.  Periode  ini
            mengikuti  pembubaran  periode  demokrasi  liberal  di  Indonesia oleh
            Presiden  Soekarno,  yang  memusatkan  kendali  atas  nama  stabilitas
            politik.  Soekarno  mengklaim  telah  mendasarkan  sistem  tersebut
            pada  sistem  desa  tradisional  yang  berlandaskan  pada  musyawarah
            dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa.
            Namun, pada tingkat nasional, ini berarti pemerintahan terpusat di
            bawah  kendali  Sukarno.  Dalam  demokrasi  terpimpin,  kekuasaan
            politik  terpusat  pada  satu  pemimpin  atau  kelompok  kecil  yang
            disebut “Dwi Tunggal” yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.
            Pemimpin  atau  kelompok  tersebut  dianggap  sebagai  orang  yang
            paling  memahami  kebutuhan  dan  aspirasi  rakyat,  dan  mereka
            bertindak  sebagai  mediator  atau  penengah  antara  rakyat  dan
            pemerintah (Feith, 1995).
                  Demokrasi  terpimpin  mengklaim  menggabungkan  nilai-nilai
            demokrasi  dengan  nilai-nilai  sosialisme.  Dalam  prakteknya,
            demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada
                                          Budi Juliardi, SH., M.Pd.  155
     	
