Page 164 - Sejarah Nasional Indonesia
P. 164
g. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
Namun, setelah hampir 9 tahun berlangsung, UUDS 1950
dengan sistem Demokrasi Liberal terbukti tidak sesuai dengan
kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Hingga
pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan
Konstituante dan kembalinya berlakunya UUD 1945.
10.2. Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang
pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan
Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada
ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai “Pancasila” yang
merupakan dasar negara Indonesia. Demokrasi terpimpin mulai
berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966. Periode ini
mengikuti pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh
Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas
politik. Soekarno mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut
pada sistem desa tradisional yang berlandaskan pada musyawarah
dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa.
Namun, pada tingkat nasional, ini berarti pemerintahan terpusat di
bawah kendali Sukarno. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan
politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang
disebut “Dwi Tunggal” yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.
Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang
paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka
bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan
pemerintah (Feith, 1995).
Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai
demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya,
demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada
Budi Juliardi, SH., M.Pd. 155

