Page 165 - Sejarah Nasional Indonesia
P. 165

pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai
            tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat.
            Pada masa ini pula, Soekarno mengusulkan tiga campuran ideologi,
            yaitu  Nasionalisme,  Agama,  dan  Komunisme  yang  populer  disebut
            dengan  “Nasakom”.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memuaskan  empat
            faksi  utama  dalam  sistem  perpolitikan  di  Indonesia  masa  itu,  yaitu
            TNI yang mewakili kaum nasionalis sekuler, alim ulama yang mewakili
            kelompok  Islam,  dan  kaum  Komunis.  Dengan  dukungan  militer,  ia
            memproklamasikan  Demokrasi  Terpimpin  pada  tahun  1959  dan
            mengusulkan  kabinet  yang  mewakili  semua  partai  politik  utama
            termasuk  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  meskipun  partai-partai
            tersebut tidak pernah benar-benar diberi posisi kabinet fungsional.
                  Dalam  catatan  sejarah,  Soekarno  mencetuskan  lahirnya
            demokrasi terpimpin dengan alasan bahwa (Sopiah, 2010:67):
            1.  Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada
               masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
            2.  Dari  segi  perekonomian:  Sering  terjadinya  pergantian  kabinet
               pada  masa  demokrasi  liberal  menyebabkan  program-program
               yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh,
               sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
            3.  Dari  segi  politik:  Konstituante  gagal  dalam  menyusun  UUD  baru
               untuk menggantikan UUDS 1950.
                  Masa  Demokrasi  Terpimpin  yang  dicetuskan  oleh  Presiden
            Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang
            digunakan  untuk  menggantikan  UUDS  1950  adalah  UUD  1945.
            Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota
            konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan
            suara  yang  diikuti  oleh  seluruh  anggota  Konstituante.  Pemungutan
            suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka
            mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden
            Soekarno tersebut.

                                          Budi Juliardi, SH., M.Pd.  156
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170