Page 166 - Sejarah Nasional Indonesia

Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269
orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak
untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui
opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari
jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus
diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan
204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263
setuju dan 203 menolak.
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945
tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota
konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3
bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan
sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang
berisi:
1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS
Setelah Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer
dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959,
Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiga menteri berasal dari
militer. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin ini berakhir setelah
lengsernya Soekarno dari jabatan sebagai Presiden dan digantikan
oleh Soeharto pada tahun 1966. Kondisi ini juga diakibatkan oleh
meletusnya gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI yang
membuat kepercayaan rakyat pada Soekarno menjadi luntur.
Soeharto menggantikan Soekarno dan menerapkan sistem demokrasi
Pancasila.

Budi Juliardi, SH., M.Pd. 157