Page 175 - Sejarah Nasional Indonesia
        P. 175
     11.3.  Akhir Masa Pemerintahan Orde Baru
            1.  Krisis dan Reformasi
                  Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia memicu ketidakpuasan
            yang  meluas.  Inflasi  tinggi,  pengangguran,  dan  kemiskinan
            meningkat,  yang  menyebabkan  demonstrasi  besar-besaran.  Akhir
            Orde  Baru  banyaknya  Tekanan  rakyat  mendorong  Soeharto  untuk
            mengundurkan  diri  pada  Mei  1998,  menandai  berakhirnya  rezim
            Orde Baru dan memasuki era Reformasi.
                  Pelaksanaan  pemerintahan  Orde  Baru  meninggalkan  warisan
            yang  kompleks,  dengan  pencapaian  dalam  pembangunan  ekonomi
            tetapi juga banyak pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan
            kebebasan  politik.  Keruntuhan  Orde  Baru  di  Indonesia  terjadi  pada
            akhir  1990-an,  dipicu  oleh  berbagai  faktor  yang  berkontribusi
            terhadap  krisis  politik  dan  sosial.  Berikut  adalah  beberapa  aspek
            penting dalam keruntuhan rezim ini:
            a.  Krisis Ekonomi
                  Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan nilai
            tukar  rupiah  anjlok,  inflasi  meningkat,  dan  banyak  perusahaan
            bangkrut.  Krisis  ini  menyebabkan  meningkatnya  pengangguran  dan
            kemiskinan.
            b.  Kebijakan Ekonomi yang Gagal
                  Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap
            korup dan tidak efektif memperburuk situasi. Banyak rakyat merasa
            bahwa hanya segelintir orang yang diuntungkan dari pertumbuhan
            ekonomi yang ada.
            c.  Birokrasi Korup dan Nepotisme
                  Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin umum di
            berbagai  tingkatan  pemerintahan  dan  bisnis.  Hal  ini  menimbulkan
            ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kritik dan Penolakan,
            Semakin  banyak  suara  kritis  dari  masyarakat  dan  aktivis  yang
            menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
                                     Dr. Zulfa, S. Pd., M.Pd., M.Hum    166
     	
