Page 16 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

b. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka pekerja yang
terdaftar pada 2 PK/BU atau lebih, maka kepesertaan program JKP secara
otomatis beralih pada PK/BU lainnya.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

14. Penetapan Awal Kepesertaan PU
PK/BU Baru
a. Kepesertaan awal PK/BU berubah dari mendaftar menjadi status Peserta
sejak:
i. Formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar; dan
ii. Iuran pertama dibayar lunas (cash basis).
b. Dalam hal tanggal Iuran pertama lunas tidak sesuai dengan tanggal awal
kepesertaan sebagaimana dinyatakan pada formulir, maka tanggal awal
kepesertaaan disesuaikan dengan Bulan Tahun (BLTH) tanggal Iuran
pertama lunas.
c. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b
yang disebabkan karena sistem bank atau alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan koreksi BLTH awal
kepesertaan sesuai dengan ketentuan terkait koreksi data kepesertaan.
d. Salah satu alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
dimaksud pada huruf c adalah kepesertaan Non ASN di instansi Pemerintah
yaitu sesuai:
i. Anggaran yang ditetapkan dalam APBN/D;
ii. Tanggal perjanjian kerja sama; atau
iii. Dokumen lainnya dari instansi Pemerintah.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

PK/BU Eksisting
Kepesertaan awal TK baru dari PK/BU eksisting ditetapkan sejak:
a. Tanggal penerimaan formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar; atau
b. Input pendaftaran melalui kanal elektronik diterima secara sistem.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

15. Pelaporan, Batasan dan Rapel Upah
Pelaporan Upah
a. Upah sebagai dasar perhitungan Iuran adalah upah sebulan yang
dilaporkan oleh PK/BU.
b. Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan:
i. Upah pokok dan tunjangan tetap;
ii. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); atau
iii. Upah Minimum Provinsi (UMP) jika upah sebagaimana dimaksud
nomor ii tidak ditetapkan.
c. Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat kurang dari
UMP/UMK dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur terkait Upah Minimum untuk Pekerja/Buruh tertentu.
d. Dalam hal PK/BU tidak membayarkan upah bulanan, maka upah sebulan
dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

16 Proses Bisnis Kepesertaan | 908