Page 26 - Modul Sejarah Lokal Tokoh Perjuangan Lampung

15

2. Sistem Pemerintahan Di Lampung

a. Sistem Pemerintahan Di Lampung Masa Pra-kolonialisasi

Tahukah kamu bahwa jauh sebelum Belanda datang, masyarakat Lampung sudah
memiliki sistem pemerintahan sendiri yang teratur? Bahkan, sejak abad ke-3 M di

Skala Berak (Lampung Barat) telah berdiri pemerintahan suku bangsa Tumi, lalu pada

abad ke-7 M lahir Kerajaan Tulang Bawang di bagian timur. Kedua kerajaan ini sudah
menganut agama Hindu dan menjadi pusat kekuasaan penting di Sumatera bagian

selatan (Bukri, 1981). Namun, sejarah tidak berhenti di situ. Pada abad ke-15,
kekuasaan Tumi berakhir setelah ditaklukkan oleh para bangsawan dari Kesultanan

Pagaruyung, Minangkabau, yang membawa serta pengaruh Islam ke tanah Lampung

(Hadikusuma, 1978).

Menariknya, setelah masa itu sistem pemerintahan Lampung tidak lenyap,

melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, budaya, dan agama. Dari
keratuan hingga marga, dari kepemimpinan genealogis hingga lembaga musyawarah,

masyarakat Lampung telah membuktikan bahwa mereka mampu membangun tatanan
politik sendiri yang unik, demokratis, dan berakar kuat pada adat. Nah, seperti apa

sebenarnya sistem pemerintahan adat Lampung itu? Mari kita telusuri lebih jauh!

Memasuki abad ke-17 hingga 18, struktur sosial politik masyarakat Lampung
semakin terorganisir. Kesultanan Palembang memperkenalkan sistem marga untuk

mengendalikan politik dan ekonomi daerah. Marga adalah kesatuan adat dan wilayah
yang mencakup beberapa kampung (tiuh atau pekon), yang di dalamnya terdapat unit

lebih kecil bernama umbul (Haar, 1939). Sistem ini berakar dari tradisi Sriwijaya dan

kemudian dimodifikasi oleh Palembang Darussalam. Berbeda dengan sistem keratuan
yang cenderung turun-temurun, kepemimpinan marga lebih birokratis: pemimpin

dipilih atau ditunjuk oleh otoritas yang lebih tinggi berdasarkan aturan tertulis, yaitu
Undang-Undang Simbur Cahaya (Irham, 2013).