Page 19 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

BAB 1

HUKUM PIDANA KHUSUS

DALAM KUHP NASIONAL:

KODIFIKASI ATAU KOMPILASI?

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan,
menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi hak-hak
dasar warga negara dari berbagai bentuk ancaman kejahatan. Namun
demikian, para sarjana hukum telah lama menyadari bahwa hukum
pidana adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai
1
alat perlindungan masyarakat dari kejahatan dan gangguan sosial. Di
sisi lain, ia juga dapat menjadi sarana represi kekuasaan yang digunakan
untuk menekan kebebasan sipil atau meminggirkan kelompok tertentu
jika diterapkan tanpa kendali prinsip-prinsip keadilan yang ketat.
2
Dalam pandangan Herbert L. Packer, hukum pidana senantiasa
berada dalam ketegangan permanen antara dua model utama, yaitu crime
control model dan due process model. Model pertama menekankan efisiensi
penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan secara cepat ataupun

1 Muladi, 1995, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. “Kuliah Umum 10 Tahun Guru Besar Prof.
Topo Santoso: Hukum Pidana: Tameng atau Pedang Bagi HAM”, diselenggarakan oleh
Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) dan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2024.
2 Andrew Ashworth, 2007, Principles of Criminal Law, Oxford: Oxford University Press.

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 1