Page 23 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

terorganisasi, seperti korporasi, jaringan transnasional, atau kelompok
bersenjata. Tindak pidana—seperti korupsi dan pencucian uang—
sering kali melibatkan struktur birokrasi dan lembaga keuangan yang
kompleks, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki
kompetensi teknis tinggi di bidang keuangan dan perbankan.
Keempat, dari sisi dampaknya, tindak pidana khusus sering kali
menimbulkan kerugian sistemis yang tidak hanya menyasar individu,
tetapi juga merusak sistem negara dan masyarakat. Kejahatan lingkungan
hidup dapat merusak ekosistem jangka panjang. Kejahatan finansial
dapat mengguncang stabilitas ekonomi nasional dan pelanggaran HAM
berat meninggalkan luka sosial yang dalam dan sulit dipulihkan. Oleh
karena itu, pendekatan terhadap kejahatan ini harus bersifat holistik dan
transdisipliner.
Kelima, pendekatan hukum acara dalam hukum pidana khusus
sering kali menyimpang dari KUHAP. Misalnya, banyak undang-undang
khusus yang memberikan kewenangan penyadapan, pembalikan beban
pembuktian, atau perpanjangan masa penahanan melebihi standar
KUHAP. Hal ini tentu menimbulkan ketegangan antara efektivitas
penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sehingga
perlu diimbangi dengan pengawasan dan meka nisme akuntabilitas yang
memadai.
Dalam konteks internasional, pendekatan terhadap tindak pidana
khusus juga mengalami perkembangan serupa. Di Belanda, misalnya,
hukum pidana khusus berkembang melalui bijzondere strafwetten yang
mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP Belanda (Wetboek van
Strafrecht). Salah satu contohnya adalah Wwft (Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme) yang fokus pada pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan pendekatan berbasis
risiko dan kepatuhan administratif, bukan semata pidana penjara.

Pengaruh sistem hukum Belanda terhadap Indonesia sangat kentara
dalam struktur peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis
terhadap tindak pidana khusus. Akan tetapi, tantangan di Indonesia

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 5