Page 21 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

atau teknologi canggih. Sejumlah undang-undang khusus dibentuk,
seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, UU Terorisme, UU Pengadilan HAM, dan
UU Narkotika. Setiap undang-undang tersebut memuat ketentuan
pidana materiil maupun formil yang menyimpang dari prinsip-
prinsip umum hukum pidana dalam KUHP dan KUHAP, baik dari
segi definisi, ancaman pidana, hukum acara, maupun pembuktian.
Semangat kodifikasi hukum pidana dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) membawa ambisi besar.
Ambisi itu bertujuan untuk menyatukan norma-norma pidana dalam
satu perangkat hukum yang utuh dan terstruktur serta menjawab
tantangan kekinian melalui pengaturan terhadap tindak pidana khusus.
Hal ini memicu diskursus akademik dan praktis mengenai sejauh mana
pengaturan tindak pidana khusus dapat dikodifikasi ke dalam sistem
hukum pidana umum tanpa menghilangkan karakteristik khususnya.
Pertanyaan besarnya adalah apakah kodifikasi ini memperkuat atau
justru mereduksi kekhususan hukum pidana khusus.
Untuk menjawab hal tersebut perlu dipahami lebih dahulu
bahwa tindak pidana khusus merupakan bentuk kejahatan yang secara
eksplisit diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP. Contoh
nyatanya adalah kejahatan korupsi, pencucian uang, tindak pidana
terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Kejahatan-kejahatan ini tidak
hanya berdampak besar secara langsung terhadap masyarakat, tetapi
juga memiliki dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.
Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum
yang lebih tajam, prosedur acara yang berbeda, serta perangkat insti-
tusional yang khusus pula.
Sementara itu, hukum pidana khusus adalah kerangka normatif
yang menaungi keberadaan tindak pidana khusus tersebut. Ia meliputi
keseluruhan aturan pidana materiil dan formil yang tidak termuat
dalam KUHP maupun KUHAP, tetapi berdiri sendiri dalam bentuk

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 3