Page 25 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

yang beragam. Tanpa penegasan eksplisit dalam batang tubuh KUHP
bahwa tindak pidana tertentu tetap tunduk pada hukum khususnya,
potensi pelemahan terhadap efektivitas penegakan hukum tetap terbuka.
Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum pidana melalui
KUHP Nasional harus dipahami sebagai bagian dari proses evolusi
hukum pidana yang belum selesai. Ini bukan titik akhir, melainkan
titik awal untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional yang
mampu merespons kejahatan modern dengan pendekatan yang adil,
akuntabel, dan efektif. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan adanya
regulasi turunan, pedoman yudisial, dan reformasi kelembagaan yang
memastikan bahwa semangat hukum pidana khusus tetap terjaga
dalam sistem hukum nasional yang baru.

B. KODIFIKASI DAN KLASIFIKASI HUKUM PIDANA

1. Sejarah Kodifikasi Hukum Pidana

Sebelum membahas perkembangan dan klasifikasi hukum pidana—
termasuk pengaturan tindak pidana khusus di Indonesia, penting
untuk menelusuri sejarah kodifikasi hukum pidana di Eropa terlebih
dahulu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem hukum
Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa, khususnya
sistem hukum Belanda yang diwariskan selama masa penjajahan.
Pemahaman terhadap akar kodifikasi hukum pidana Eropa menjadi
fondasi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia
dibentuk dan dikembangkan.
Kodifikasi hukum pidana merujuk pada penyusunan hukum
secara sistematis dalam satu naskah kitab hukum yang komprehensif
dan otoritatif. Dalam sistem hukum yang telah dikodifikasi, hakim
terikat untuk menerapkan ketentuan hukum tertulis, sehingga
meminimalkan ketergantungan pada hukum tidak tertulis atau
preseden dari kekuasaan yudisial. Gagasan kodifikasi ini berakar dari
semangat zaman Pencerahan yang menekankan rasionalitas, kepastian

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 7