Page 29 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Selain itu, kodifikasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman
hukum yang mampu mengatasi keragaman aturan lokal dan praktik
tradisional yang sering kali tidak terorganisasi. Dengan menyusun
hukum dalam bentuk yang tertulis dan terstruktur, kodifikasi
memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mencegah
interpretasi yang bias atau sewenang-wenang. Hal ini juga memperkuat
efisiensi administrasi hukum karena pengadilan dapat menggunakan
pedoman yang jelas dalam menyelesaikan sengketa. Lebih dari itu,
kodifikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyederhanakan hukum,
tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai
modern, seperti keadilan sosial, perlindungan kebebasan individu,
dan penegakan hak asasi manusia. 11
Menjelang awal abad ke-20, sebagian besar negara Eropa telah
menyelesaikan kodifikasi hukum pidananya. Negara-negara yang
sebelumnya tertinggal pun menyusul dalam gelombang kodifikasi
ini, seperti Polandia dengan Penal Code tahun 1932, Rumania tahun
1936, dan Swiss tahun 1937. Meskipun telah mengalami berbagai
amendemen, banyak dari kodifikasi ini tetap menjadi tulang punggung
hukum pidana nasional hingga akhir abad ke-20. Namun, terdapat
satu pengecualian penting terhadap tren kodifikasi ini, yaitu sistem
hukum common law seperti di Inggris. Meskipun pemikir hukum—
seperti Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18—telah mengusulkan
teori kodifikasi secara menyeluruh dan berbagai rancangan kode
telah diajukan sepanjang abad ke-19, hukum pidana Inggris tidak
pernah mengalami kodifikasi secara penuh. Sebaliknya, hukum
pidana Inggris berkembang melalui kombinasi antara undang-undang
(statutes) dan putusan pengadilan (judge made law). Perbedaan antara
sistem hukum pidana yang telah dikodifikasi secara tertulis dan sistem
yang bergantung pada preseden yudisial inilah yang menjadi pembeda
klasik antara tradisi civil law dan common law. 12

11 Aniceto Masferrer, op cit.
12 Pihlajamäki, H., “Private Law Codification, Modernization and Nationalism: A View
from Critical Legal History”, Critical Analysis of Law, Vol. 2, No. 1.

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 11