Page 30 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Memasuki abad ke-20, negara-negara Eropa menghadapi tan-
tangan baru yang mendorong fase reformasi, dekodifikasi, dan
rekodifikasi hukum pidana mereka. Kitab undang-undang awal yang
dibuat pada abad ke-19 atau awal abad ke-20 menjadi makin usang
di tengah perkembangan nilai-nilai sosial dan kebutuhan kebijakan
pidana baru. Seiring berjalannya waktu, banyak negara mulai menambal
kekurangan hukum pidana mereka dengan undang-undang khusus di
luar kitab undang-undang utama—suatu proses yang dikenal sebagai
dekodifikasi. Namun, sejak 1960-an dan 1970-an, muncul gelombang
baru reformasi yang menandai semangat rekodifikasi modern.
Di Jerman, Strafgesetzbuch tahun 1871 tetap berlaku, tetapi
mengalami reformasi monumental. Draf resmi pemerintah tahun
1962 yang konservatif dipertentangkan oleh kalangan akademisi
yang lebih liberal dengan mengusung draf alternatif. Kompromi dari
perdebatan ini menghasilkan revisi besar yang berlaku sejak 1975.
Kitab undang-undang yang direvisi tetap mempertahankan filsafat
klasik tentang kesalahan individual, tetapi memodernisasi jenis-jenis
pidana, termasuk penghapusan banyak delik kuno dan penguatan
sanksi non-pemenjaraan. Salah satu langkah penting adalah upaya
membatasi pemenjaraan jangka pendek dan mendorong hakim untuk
memilih pidana bersyarat atau denda yang dikalibrasi berdasarkan
penghasilan terpidana (day-fine system).
Prancis juga mengalami transformasi serupa. Code Pénal Napoleonic
tahun 1810—yang telah berusia hampir dua abad—akhirnya digantikan
oleh kitab undang-undang baru pada tahun 1994 setelah berbagai
reformasi parsial yang dilakukan sebelumnya dirasa tidak cukup. Kitab
undang-undang tahun 1994 menandai restrukturisasi menyeluruh
hukum pidana Prancis dengan orientasi modern, antara lain: a)
perlindungan hak individu lebih diutamakan daripada kepentingan
negara; b) semua pidana minimum dihapuskan; dan c) tanggung jawab
pidana korporasi mulai diakui.
Italia—dengan Codice Penale tahun 1930 (dikenal sebagai Rocco
Code)—mewarisi sistem yang lahir di bawah rezim fasis. Setelah Perang

12 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional